Kamis, 05 April 2018 20:02 WITA

KPU Jeneponto Gelar Sosialisasi Produk Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pilkada

Penulis: Zul Lallo
Editor: Nur Hidayat Said
KPU Jeneponto Gelar Sosialisasi Produk Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pilkada
Sosialisasi KPU Jeneponto.

RAKYATKU.COM, JENEPONTO - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Jeneponto melalui divisi hukum menggelar sosialisasi produk hukum dan penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2018 di Aula kantor KPU Jeneponto, Kamis (5/4/2018).

Sosialisasi ini dihadiri komisioner KPU Jeneponto, Dandim 1425 Jeneponto; Letkol Arh Sugiri, Kapolres Jeneponto; AKBP Hery Susanto, Sik, Ketua Panwaslu Jeneponto; Saiful, para ketua PPJ dan anggota PPK divisi hukum serta insan pers.

"Ini kita lakukan tentunya itu tidak terlepas dari persoalan hukum yang dihadapi dalam pilkada 2018," ujar Muh Alwi, Ketua KPU Jeneponto.
 
Kapolres Jeneponto, AKBP Hery Susanto Sik, menjelaskan peran Polri dalam keterlibatannya di pilkada serentak 2018 ini tidak terlepas dari perannya dalam menciptakan situasi tertib hukum, aman, dan damai.

"Peran kami berupaya menciptakan, tertib hukum, rukun, aman, dan damai di Pilkada Jeneponto," ucapnya.

Hery Susanto Berharap  peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan suasana Pilkada Jeneponto dapat berjalan damai, dengan mengutamakan etika dalam berpolitik.

Dandim 1425 Jeneponto, Letkol Arh Sugiri, berujar tugas pokok TNI pada Pilkada Jeneponto yakni melakukan deteksi dini masalah-masalah di wilayah yang dilakukan oleh satgas intel Kodam, Korem, dan Kodim, serta satgas teritorial melalui 5 Koramil.

Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful, menjelaskan fungsi dan peran serta Panwaslu di Pilkada Jeneponto dan Pilgub Sulsel, semua penyelenggara termasuk PPK harus mengetahui semua tahapan, karena tidak menutup kemungkinan ada potensi pelanggaran yang harus dihadapi.