Rabu, 11 April 2018 16:33 WITA

Mengenal Majelis Hakim yang Tangani Kasasi KPU Makassar di MA

Editor: Mulyadi Abdillah
Mengenal Majelis Hakim yang Tangani Kasasi KPU Makassar di MA
Yodi Martono Wahyunadi

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Mahkamah Agung (MA) sudah menetapkan majelis hakim yang menangani kasasi yang diajukan KPU Makassar. Siapa saja? 

Dikutip dari situs MA, tiga hakim tersebut masing-masing Yodi Martono Wahyunadi, Is Sudaryono dan Supandi. Panitera Pengganti adalah Maftuh Effendi.

Jejak digital menyebutkan, Yodi Martono Wahyunadi dilantik menjadi hakim agung Tata Usaha Negara (TUN) pada November 2017. Ia sebelumnya menjabat Direktur Binganismin TUN di Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN.

Yodi juga pernah tercatat sebagai hakim di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta Timur dan Ketua Pengadilan TUN Jakarta.

Mengenal Majelis Hakim yang Tangani Kasasi KPU Makassar di MA

Selanjutnya adalah Is Sudaryono, SH., MH. Iis Sudaryono dilantik menjadi Hakim Agung MA pada 7 Oktober 2014 lalu. Sebelumnya, pernah menjabat selaku Wakil Ketua PT TUN Jakarta selama 7 bulan. Per tanggal 12 September 2012, dipindah-tugaskan menjadi Ketua PT TUN Medan.

Terakhir Supandi, SH, M.Hum. Supandi adalah Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2016. Ia pernah menjabat selaku Hakim Tinggi PT TUN Medan. Juga pernah menjabat Hakim Tinggi/Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Tehnis Peradilan Mahkamah Agung RI.

Kasasi KPU Makassar teregistrasi pada 3 April 2018 dengan nomor 250K.TUN/Pilkada/2018. Pihak termohon adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

"Poin penting pemohon (KPU Makassar) adalah keberatan atas keputusan PT TUN Makassar. Pemohon kasasi meminta supaya dibatalkan keputusan itu, intinya minta dibatalkan. Tapi itu semua kembali ke MA setelah diperiksa nantinya," ucap Humas PT TUN Makassar, Muhammad Ilham Lubis beberapa waktu lalu.

Adapun putusan PT TUN yakni mengabulkan gugatan Appi-Cicu,  menyatakan pembatalan keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Danny Pomanto dan Indira Mulyasari, dan memerintahkan tergugat mencabut keputusan, penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Serta meminta tergugat menerbitkan keputusan pembaruan yang hanya menetapkan Appi-Cicu sebagai pasangan Calon tunggal dan terakhir membebani biaya perkara kepada tergugat sebesar Rp 319 ribu.

Putusan MA bisa diketahui paling lambat pada 23 April 2018. Jadwal ini sesuai dengan tahapan Pilkada Serentak 2018 bahwa proses penyelesaian sengketa pilkada berlangsung selama 20 hari sejak teregistrasi di MA.