Senin, 16 April 2018 20:41 WITA

Angkat Dua Jari, Pegawai KPH Bila Sidrap Terancam Sanksi Berat

Penulis: Darwis Pantong
Editor: Aswad Syam
Angkat Dua Jari, Pegawai KPH Bila Sidrap Terancam Sanksi Berat
Budianto Arifin alias Piping (lingkaran merah), ASN yang bertugas di KPH Bila, menaikkan dua jari. Akibatnya dia terancam sanksi.

RAKYATKU.COM, SIDRAP - Budianto Arifin alias Piping, warga Kabupaten Sidrap yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bertugas di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bila, Kecamatan Pituriase, Sidrap dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik kepegawaian, lantaran terlibat politik praktis. 

Pasalnya, Piping dianggap tidak bisa menjaga netralitasnya selaku pamong dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), karena dia memihak salah satu pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sidrap 2018.

Dalam sebuah foto, Piping bersama salah seorang rekannya tampak menggunakan kostum paslon nomor urut 2, Dollah Mando-Mahmud Yusuf (DoaMu). Selain berpose dengan kaostum kampanye, Piping juga mengangkat dua jarinya yang merupakan simbol paslon DoaMu.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, akibat ulah tersebut, Kepala KPH Bila Sidrap, Andi Arman selaku atasan Piping, telah memberikan teguran keras melalui surat terhadap bawahannya itu, Senin (16/4/2018).

Surat teguran itu merujuk UU Nomor: 5 Tahun 2014, Tentang ASN, yang terdapat pada Pasal 2 huruf F, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Sementara, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulsel, Muh Tamzil, yang dimintai konfirmasinya, Senin (16/4/2018) membenarkan informasi tersebut. "Iya, benar. Yang bersangkutan telah mendapat teguran dari atasan langsungnya di KPH Bila," lontarnya. 

Tamzil menilai, keterlibatan ASN tersebut dalam politik praktis dan secara terang-terangan, mendukung salah satu kandidat paslon bupati dan wakil bupati di Sidrap merupakan suatu pelanggaran berat, yang diatur dalam Undang-Undang (UU) ASN.

"Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkompeten untuk menangani masalah keterlibatan pegawai ini di Pilkada Sidrap," lontar Tamzil.