Selasa, 17 April 2018 10:04 WITA

44 Ribu Warga Sulsel Berpotensi Kehilangan Hak Pilih

Penulis: Rizal
Editor: Mulyadi Abdillah
44 Ribu Warga Sulsel Berpotensi Kehilangan Hak Pilih
Mardiana Rusli (kiri).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan masih bergelut merampungkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 21 April mendatang.

KPU Sulsel mencatat, ada 5.928.809 daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pilgub Sulsel 2018. Adapun daftar pemilih potensial non KTP elektronik yang ditemukan sebanyak 394.108 orang.

Dari 394.108 daftar pemilih potensial non KTP elektronik tersebut, tersisa 44 ribu yang belum memiliki identitas ataupun surat keterangan KTP elektronik sama sekali sebagai persyaratan utama untuk didata sebagai DPS untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DPT.

"Dari 394.108 orang daftar pemilih potensial non KTP elektronik, yang tersisa 44 ribu yang belum memiliki KTP elektronik. Masalahnya yang 44 ribu ini mau diapakan, karena mereka tidak memiliki identitas surat keterangan KTP elektronik sementara syarat untuk terdaftar dalam DPT, unsur itu harus terpenuhi," ungkap Komisioner KPU Sulsel Divisi Data, Mardiana Rusli, saat dikonfirmasi, Senin malam (16/4/2018).

Dari jumlah 44 ribu tersebut, menurut Mardiana, proses pendataan tersulit adalah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Kalau di Lapas mereka sama sekali tidak memiliki identitas atau suket KTP elektronik," tambahnya.

Mardiana berharap ada kebijakan ataupun percepatan perekaman yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Sebab menurut Mardiana, pihak KPU sama sekali tidak memiliki wewenang terhadap proses administrasi kependudukan tersebut.

"Harapan kita adalah bagaimana perlakuan pemilih ini karena databasenya tidak ada di Disdukcapil. Kita berharap ada kebijakan atau upaya percepatan dan kita juga sudah meminta ke PPS dan KPU kabupaten/kota untuk melakukan pengorganisiran pemilih tersebut agar segera ke Disdukcapil atau Disdukcapil yang turun langsung kedaerah yang masih ada pemilih non KTP elektronik tersebut. Karena sebenarnya KPU sendiri tidak punya kuasa terhadap administrasi kependudukan," tutupnya.