Selasa, 17 April 2018 11:59 WITA

Tak Masuk DPT? Ini Syarat Mencoblos

Penulis: Rizal
Editor: Mulyadi Abdillah
Tak Masuk DPT? Ini Syarat Mencoblos
Mardiana Rusli (kiri).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Jelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Sulsel, pemilih potensial non KTP elektronik yang ditemukan masih mencapai 394.108 orang.

Dari 394.108 daftar pemilih potensial non KTP elektronik tersebut, tersisa 44 ribu yang belum memiliki identitas ataupun surat keterangan KTP elektronik sama sekali sebagai persyaratan utama untuk didata sebagai DPS untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DPT. Jumlah DPS tercatat  5.928.809 pemilih.

Komisioner KPU Sulsel Divisi Data, Mardiana Rusli mengungkapkan bahwa sekalipun mereka belum terdaftar dalam DPT, namun peluang mereka untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara 27 Juni mendatang belum tertutup.

"Memang untuk memastikan mereka terdaftar ke dalam DPT itu waktunya sampai tanggal 21 April, tapi kalau mereka belum memenuhi syarat (tidak memiliki identitas KTP elektronik atau surat keterangan), masih ada ruangnya mereka melakukan perekaman surat keterangan dan itu digunakan pada hari H pada pemilihan 27 Juni 2018. Itu masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan," tuturnya saat dikonfirmasi, Senin malam (16/4/2018).

Hanya saja, menurut Mardiana, kekhawatiran KPU Sulsel pada keterbatasan surat suara. Menurutnya, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya mendapat jatah 2,5 persen surat suara tambahan.

"Kekhawatiran kita adalah ketersediaan surat suara, makanya kita berupaya membersihkan semuanya agar bisa masuk dalam DPT ini karena berpotensi ketika ketersediaan surat suara kita tidak terpenuhi pada satu TPS yang hanya 2,5 persen, maka pemilih ini akan kehilangan hak pilihnya," jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Mardiana, pihaknya tetap mengupayakan semaksimal mungkin agar pemilih potensial non KTP elektronik tersebut bisa terdata secara keseluruhan sebelum rapat pleno penetapan DPT digelar.

"Kita berharap ada kebijakan atau upaya percepatan dan kita juga sudah meminta ke PPS dan KPU kabupaten/kota untuk melakukan pengorganisiran pemilih tersebut agar segera ke Disdukcapil atau Disdukcapil yang turun langsung kedaerah yang masih ada pemilih non KTP elektronik tersebut," tutupnya.