Selasa, 17 April 2018 20:23 WITA

Panwaslu Sebut Judas Amir Terbukti Melanggar, Ini Tanggapan KPU Palopo

Penulis: Sutrisno Zulkifli
Editor: Abu Asyraf
Panwaslu Sebut Judas Amir Terbukti Melanggar, Ini Tanggapan KPU Palopo
Surat rekomendasi Panwaslu kepada KPU Palopo.

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Nasib calon wali kota Palopo, Judas Amir di ujung tanduk. Panwaslu Palopo merekomendasikan untuk mendiskualifikasi kandidat berstatus petahana tersebut.

Judas Amir dinyatakan terbukti melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016. Pasal itu terkait larangan mutasi pejabat bagi petahana dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Pasal 71 ayat 2 berbunyi, "Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri." 

Konsekuensi terhadap pelanggaran pasal ini cukup berat. Kandidat dan pasangannya dibatalkan sebagai pasangan calon alias didiskualifikasi. Sanksinya tertuang pada Pasal 71 ayat 5 sebagai berikut.

"Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
 petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota."

Panwaslu Sebut Judas Amir Terbukti Melanggar, Ini Tanggapan KPU Palopo

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengatakan, sesuai aturan, KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu selambat-lambatnya tiga hari sejak keputusan itu dibuat. Artinya harus ditindaklanjuti paling telat Jumat (20/4/2018).

"Jadi nanti putusan itu akan dikirim ke KPU dalam bentuk rekomendasi kepada KPU. SK KPU (terkait pencalonan) yang telah dibuat dulu untuk dibatalkan," jelas Laode, saat dikonfirmasi via telepon.

Ketua KPU Palopo Haedar Djidar yang dikonfirmasi terkait rekomendasi Panwaslu tersebut, belum mau berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat rekomendasi dari Panwaslu.

"Kami belum terima salinan putusan Panwas, Dinda," ujar Haedar, Selasa sore (17/4/2018).