Selasa, 17 April 2018 21:11 WITA

Juara Anggap Rekomendasi Prematur, Kantor Panwaslu Dijaga Ketat

Editor: Abu Asyraf
Juara Anggap Rekomendasi Prematur, Kantor Panwaslu Dijaga Ketat
Sejumlah polisi berjaga-jaga di sekitar kantor Panwaslu Palopo di Jalan Anggrek, Selasa malam (17/4/2018).

RAKYATKU.COM - Pasangan Judas Amir-Rahmat Masri Bandaso (Juara) memprotes rekomendasi Panwaslu Palopo. Surat rekomendasi untuk pembatalan pasangan calon tersebut dianggap prematur.

Ketua Tim Pemenangan Juara, Haerul Salim mengaku akan meminta klarifikasi kepada Panwaslu terkait terbitnya rekomendasi tersebut. Setahu dia, beberapa pihak terkait belum dimintai keterangan, tetapi rekomendasi telah terbit.

"Kami meminta kepada Panwaslu untuk mengklarifikasi surat rekomendasi ke KPU untuk didiskualifikasi, meralat surat yang Panwaslu terbitkan karena belum kami anggap paripurna," jelas Ellung, sapaan akrab Haerul Salim, Selasa malam (17/4/2018).

Dia juga mengatakan bahwa informasi yang diperoleh, dugaan pelanggaran tersebut masih sementara dalam kajian. Kabarnya masih sementara dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri.

"Sementara Sekda dan BKD belum dimintai tanggapan di Kemendagri. Jadi, saya anggap masih prematur merekomendasikan diskualifikasi kepada pasangan Juara," tegas Ellung.

Nasib calon wali kota Palopo, Judas Amir di ujung tanduk. Panwaslu Palopo merekomendasikan untuk mendiskualifikasi kandidat berstatus petahana tersebut.

Sebelumnya, dalam surat yang diteken Syafruddin Djalal, Panwaslu Palopo menyatakan Judas Amir terbukti melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016. Pasal itu terkait larangan mutasi pejabat bagi petahana dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Pasal 71 ayat 2 berbunyi, "Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri." 

Konsekuensi terhadap pelanggaran pasal ini cukup berat. Kandidat dan pasangannya dibatalkan sebagai pasangan calon alias didiskualifikasi. Sanksinya tertuang pada Pasal 71 ayat 5 sebagai berikut.

"Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota."

Palopo Mencekam

Malam ini, situasi di sekitar kantor Panwaslu Palopo di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, terasa mencekam. Sekelompok warga tampak berada di sekitar kantor.

Sementara ratusan polisi bersenjata lengkap juga tampak berjaga-jaga. Polisi telah memasang barikade berupa kawat berduri untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Namun, sejauh ini suasana masih kondusif.