Selasa, 17 April 2018 23:23 WITA

Pilkada Sinjai

Begini Cara Sehati Hadirkan Pemerintahan Bersih di Sinjai

Editor: Fathul Khair Akmal
Begini Cara Sehati Hadirkan Pemerintahan Bersih di Sinjai

RAKYATKU.COM, SINJAI - Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Andi Seto Gadistha Asapa-Andi Kartini Ottong menghadiri pelaksanaan pembekalan anti-korupsi dan deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah oleh Komisi Pembaratasan Korupsi (KPK) di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (17/4/2018).

Pada kesempatan ini, Andi Seto menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan antikorupsi jika terpilih. Disampingb itu, pasangan nomor urut 1 ini mengapresiasi pelaksanaan pembekalan anti-korupsi itu.

Menurut putra mantan Bupati Sinjai dua periode Andi Rudianto Asapa bahwa, pemerintahan yang bersih adalah dambaan semua pihak. Tinggal bagaimana cara yang akan dilakukan dalam mewujudkan pemerintahan bersih.

"Langkah utama yang akan dilakukan dalam mewujudkan Pemerintahan bersih adalah dengan memperkuat sistem transparansi pemerintahan, baik dalam pengelolaan APBD maupun dalam pelaksanaan kewenangannya," ungkap Seto sesaat setelah menghadiri deklarasi LHKPN.

Politisi muda ini mengimbuhkan, upaya tersebut, dapat memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran, yakni setiap rupiah dari APBD bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.

“Saya kira hal itu, bisa mendorong munculnya kepercayaan atau trust dari masyarakat. Pada akhirnya, akan memicu partisipasi publik, dan saya kira masyarakat Sinjai pun akan bisa ikut mengontrol jalannya pemerintahan. jika terpilih nanti,” kata Seto.

Lanjut Seto menambahkan, pemerintahan harus menghadirkan kemajuan yang mensejahterakan rakyat, maka birokrasi harus berjalan dengan mengedepankan aspek tranparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Dengan majunya di Pilkada Sinjai bersama Andi Kartini Ottong, Seto, lagi-lagi menegaskan komitmennya, tak sekadaruntuk mengumbar janji belaka tanpa implementasi.

"Saya maju mencalonkan diri bersama Andi Kartini sudah memiliki komitmen untuk mengimplementasikan apa yang menjadi kontrak politik kami. Kalau sebatas janji, ya semua orang bisa mengumbarnya, tapi perlu pembuktian yang jelas," tegasnya.