Rabu, 18 April 2018 14:26 WITA

Panwaslu Sebut Judas Terbukti Melanggar, Pengamat: Bolanya Ada di KPU Palopo

Penulis: Rizal
Editor: Aswad Syam
Panwaslu Sebut Judas Terbukti Melanggar, Pengamat: Bolanya Ada di KPU Palopo
Calon Wali Kota Palopo, Judas Amir saat meresmikan poskonya.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Nasib calon wali kota Palopo, Judas Amir di ujung tanduk. Panwaslu Palopo merekomendasikan untuk mendiskualifikasi kandidat berstatus petahana tersebut.

Judas Amir dinyatakan terbukti melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016. Pasal itu terkait larangan mutasi pejabat bagi petahana, dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Praktisi Hukum, Mappinawang menyebut, nasib kasus tersebut saat ini berada sepenuhnya di tangan KPU Palopo.

"Kan begini, Panwaslu itu mengirim surat ke KPU. Isinya bahwa paslon bersangkutan telah melanggar undang-undang. Itu telah disampaikan ke KPU. Tinggal KPU yang menentukan sanksinya, berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi bolanya sekarang di KPU Palopo," tuturnya saat dikonfirmasi, Rabu siang (18/4/2018).

Menurut Mappinawang, dalam putusan yang dikeluarkan oleh Panwaslu, tidak memuat rekomendasi hukuman. Dengan demikian, KPU harus menindaklanjuti putusan tersebut dalam bentuk kajian.

"Dalam undang-undang itu kan telah disebutkan, bahwa KPU dapat menjatuhkan sanksi. KPU itu bisa mengkaji pelanggaran yang dilakukan itu, untuk menjatuhkan sanksi apa yang menurut KPU sesuai, untuk melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu tersebut," tambahnya.

Loading...

Lebih lanjut Mappinawang memaparkan, pilihan sanksi untuk putusan ini hanya satu, yakni calon didiskualifikasi. Sanksinya tertuang pada Pasal 71 ayat 5.

"Iya di situ disebutkan. Tidak ada model sanksi lainnya, seperti kalau money politics kan ada pidana. Kalau ini tidak ada," jelasnya.

Namun, menurut Mappinawang, putusan Panwaslu tersebut juga masih perdebatan terkait bentuk dan jenis mutasi yang dilakukan pihak bersangkutan.

"Mutasi pejabat itu, siapa pejabat yang dimaksud? Apakah kepala sekolah itu masuk sebagai pejabat? Objeknya ini kan pengangkatan atau pengisian jabatan kepala sekolah yang lowong. Apakah itu masuk kategori mutasi pejabat atau bagaimana. Ini kan bisa dikaji kembali oleh KPU Palopo dalam mempertimbangkan putusan Panwaslu. Jadi, terserah bagaimana KPU memetakan ini," tutup mantan Ketua KPU Sulsel tersebut.

Loading...
Loading...