Rabu, 18 April 2018 19:15 WITA

Sudah Terima Surat Rekomendasi Panwaslu, Ketua KPU Palopo Bilang Begini

Penulis: Rizal
Editor: Mulyadi Abdillah
Sudah Terima Surat Rekomendasi Panwaslu, Ketua KPU Palopo Bilang Begini
Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo telah menerima salinan putusan rekomendasi Panwaslu Palopo terkait dugaan pelanggaran calon wali kota Palopo petahana, Judas Amir, Rabu (18/4/2018) siang.

Hal tersebut diakui Ketua KPU Palopo Haedar Djidar. Menurutnya, surat putusan Panwaslu tertanggal 17 April 2018 tersebut saat ini sudah berada di tangan KPU Palopo.

"Kami sudah terima tadi siang pada pukul 14.00 WITA," tutur Haedar saat dikonfirmasi Rakyatku.com, Rabu malam (18/4/2018).

Menurut Haedar, surat tersebut diterima langsung oleh komisioner KPU Palopo. "Bukan saya langsung yang terima tapi komisioner," tambahnya.

Namun, Haedar enggan menjelaskan lebih lanjut terkait rekomendasi Panwaslu tersebut. Alasannya, pihak KPU Palopo berupaya menjaga stabilitas situasi dan kondisi di Palopo.

"Saya tidak bisa serta-merta memberikan tanggapan lebih jauh sebelum saya rapat pleno. Di samping itu juga, kita ini kan menjaga situasi yang ada sehingga kita sangat berhati-hati untuk memberikan komentar ataupun tanggapan," tutupnya.

loading...

Seperti diberitakan sebelumnya, Panwaslu Palopo menyatakan Judas Amir terbukti melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016. Konsekuensinya, didiskualifikasi dari Pilwalkot Palopo 2018.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Judas terbukti melanggar pasal 71 ayat 2. Pelanggaran ini terkait mutasi yang dilakukan Judas enam bulan sebelum penetapan pasangan calon di Pilkada.

Pasal 71 ayat 2 berbunyi, "Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai 
dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri". 

Konsekuensi terhadap pelanggaran pasal ini cukup berat. Kandidat dan pasangannya dibatalkan sebagai pasangan calon alias didiskualifikasi. Sanksinya tertuang pada Pasal 71 ayat 5 sebagai berikut.

"Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota".

Loading...
Loading...