Kamis, 19 April 2018 09:50 WITA

Kemendagri Tegaskan Judas Amir Tak Melanggar

Penulis: Azwar Basir
Editor: Mulyadi Abdillah
Kemendagri Tegaskan Judas Amir Tak Melanggar
Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono saat bersilaturahmi ke redaksi Rakyatku.com baru-baru ini.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan calon petahana wali kota Palopo Judas Amir tak melanggar dalam hal mutasi alias penggantian pejabat. 

Hal ini terungkap dalam surat Kemendagri yang diteken Dirjen Otoda, Soni Sumarsono pada 18 April 2018. Surat itu ditujukan kepada Penjabat Gubernur Sulsel untuk disampaikan kepada Panwaslu Palopo.

"Dalam hal terjadi kekosongan pejabat di lingkungan Pemkot Palopo yang disebabkan karena terdapat pegawai yang pensiun, mengundurkan diri dan alasan lain, maka penunjukan Pelaksana Tugas (plt) tidak harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian penunjukan plt oleh wali kota palopo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," bunyi poin ketiga dalam surat itu.

Penjelasan ini menjawab surat Panwaslu Palopo yang dilayangkan pada tanggal 28 Maret 2018. Ironisnya, Panwaslu Palopo sudah memutuskan Judas Amir melanggar berdasarkan hasil pleno tertanggal 17 April 2018. 

loading...

Dalam putusannya, Panwaslu Palopo menilai Judas Amir melanggar pasal 71 ayat 2 UU No.10 Tahun 2016. Dugaan pelanggaran ini terkait mutasi yang dilakukan Judas enam bulan sebelum penetapan pasangan calon di Pilkada.

Dengan adanya surat penjelasan dari Kemendagri, hampir pasti rekomendasi Panwaslu Palopo akan ditolak oleh KPU Palopo. Surat rekomendasi itu sudah diserahkan ke KPU Palopo pada 18 April 2018. 

"Plenonya harus dalam waktu tiga hari ini setelah diterima, tidak boleh lewat dari itu. Jadi, dari tanggal 18 sampai 20 April, tiga hari ini, yaitu Rabu, Kamis dan Jumat. Paling lambat Jumat plenonya," jelas Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar, kemarin.

Loading...
Loading...