Kamis, 19 April 2018 10:42 WITA

Tanggapi Surat Kemendagri, Ini Sikap Panwaslu Palopo

Editor: Aswad Syam
Tanggapi Surat Kemendagri, Ini Sikap Panwaslu Palopo
Ketua Panwaslu Kota Palopo, Syafruddin Djalal

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Panwaslu Kota Palopo masih bersikukuh dengan rekomendasi yang dikeluarkan, terkait pelanggaran yang dilakukan calon wali kota Palopo, Judas Amir.

Meskipun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otoda menegaskan, Judas Amir tak melanggar dalam hal mutasi alias penggantian pejabat. 

Ketua Panwaslu Kota Palopo, Syafruddin Djalal mengatakan, surat yang dikeluarkan Mendagri itu, hanya sebuah pendapat. Bukan produk hukum.

"Andaikata surat edaran, saya ikuti. Tapi ini surat biasa, bukan pendapat hukum. (Lihat surat Mendagri) hanya dalam bentuk WA. Makanya rekomendasi Panwaslu tetap jalan," kata Djalal saat dikonfirmasi Rakyatku.com, Kamis (19/4/2018).

Lagipula kata dia, surat resmi dari Mendagri tersebut belum ia terima hingga detik ini. Sehingga menurut dia, Panwaslu Kota Palopo masih konsisten dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelumnya.

"Saya katakan surat itu hanya bersifat penilaian, bukan produk hukum. Dan dalam surat itu kan, pejabat gubernur akan menyampaikan surat (Mendagri) itu ke saya, sampai sekarang saya belum terima," tambahnya.

Bagi dia, rekomendasi Panwaslu Palopo itu bersifat final dan mengikat. "Bagi yang merasa dirugikan, bisa mengujinya. Mengujinya lewat jalur hukum. Pendapat gubernur dan menteri, adalah pendapat yang bisa diuji juga. Bagi yang merasa dirugikan, silakan diujilah," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, surat Kemendagri yang diteken Dirjen Otoda, Soni Sumarsono pada 18 April 2018. Surat itu ditujukan kepada Penjabat Gubernur Sulsel untuk disampaikan kepada Panwaslu Palopo.

"Dalam hal terjadi kekosongan pejabat di lingkungan Pemkot Palopo yang disebabkan karena terdapat pegawai yang pensiun, mengundurkan diri dan alasan lain, maka penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) tidak harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, penunjukan Plt oleh wali kota Palopo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," bunyi poin ketiga dalam surat itu.

Penjelasan ini menjawab surat Panwaslu Palopo yang dilayangkan pada tanggal 28 Maret 2018. Ironisnya, Panwaslu Palopo sudah memutuskan Judas Amir melanggar berdasarkan hasil pleno tertanggal 17 April 2018. 

Dalam putusannya, Panwaslu Palopo menilai Judas Amir melanggar pasal 71 ayat 2 UU No.10 Tahun 2016. Dugaan pelanggaran ini terkait mutasi yang dilakukan Judas enam bulan sebelum penetapan pasangan calon di Pilkada.