Kamis, 19 April 2018 11:50 WITA

Judas Tak Melanggar, Keputusan Panwaslu Palopo Bisa Berujung ke DKPP

Penulis: Fathul Khair
Editor: Mulyadi Abdillah
Judas Tak Melanggar, Keputusan Panwaslu Palopo Bisa Berujung ke DKPP
Hisma Kahman

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Tim hukum pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo, Judas Amir-Rahmat Masri Bandaso (Juara), sudah berpikir untuk melakukan langkah hukum terkait rekomendasi Panwaslu Kota Palopo yang dianggap keliru.

Kuasa hukum Juara, Hisma Kasman mengatakan, memang ada upaya yang bisa ditempuh tim hukum Juara dengan mengadukan Panwaslu Palopo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hanya saja kata Hisma, pihaknya masih akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Judas Amir terkait rencana itu.

"Kami belum ambil keputusan, apakah akan men-DKPP-kan Panwaslu atau tidak. Sebagai kuasa hukum, saya berkewajiban untuk mengonsultasikan itu dulu. Apakah Pak Judas setuju dengan langkah hukum men-DKPP-kan Panwas," kata Hisma kepada Rakyatku.com, Kamis (19/4/2018).

Hisma mengakui, sejak awal pihaknya merasa rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Palopo itu keliru. Terbukti kata dia, surat yang diterbitkan Mendagri, menegaskan calon petahana wali kota Palopo tersebut, tidak melanggar dalam hal mutasi alias penggantian pejabat.

"Dari awal tim hukum Juara sudah mengatakan kalau penafsiran hukumnya, sama dengan Mendagri itu. Tidak ada mutasi jabatan seperti yang dilarang pasal 71 ayat 2 UU," tambahnya.

loading...

Dalam hasil kajian internal tim hukum Juara, Judas Amir tidak melakukan pelanggaran. Namun hanya menempatkan pejabat tertentu, demi pelayanan publik.

"Jadi ini jangan dilihatnya secara tekstual saja, apa lagi dilihatnya ada kepentingan politik. Mengkaji undang-undang itu harus komperehensif, tidak tekstual tapi kontekstual," jelasnya.

Makanya ujar Hisma, diterbitkannya surat Kemendagri melalui Dirjen Otoda itu, mampu mematahkan segala hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang dibuat Panwaslu Palopo.

"Yang paling tepat memang dalam kasus ini, adalah bersurat ke Kemendagri, juga sebagai lembaga yang membuat aturan ini. Aturan tidak boleh multitafsir, kita kembalikan ke lembaga yang membuat pasal, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan," pungkasnya.

Loading...
Loading...