Kamis, 19 April 2018 14:49 WITA

Ini Penjelasan Dirjen Otoda Kemendagri Soal Judas Amir Tak Melanggar

Penulis: Fathul Khair
Editor: Mulyadi Abdillah
Ini Penjelasan Dirjen Otoda Kemendagri Soal Judas Amir Tak Melanggar
Sumarsono

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Direktorat Jenderal (Dirjen) Otoda Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono menegaskan, petahana calon wali kota Palopo, Judas Amir tidak melanggar aturan terkait mutasi jabatan. 

"Kata wali kota (Judas Amir) betul, bahwa mutasi di Palopo tidak perlu dapat izin tertulis Mendagri. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran permasalahan ini di Palopo," kata Soni yang juga penjabat gubernur Sulsel saat ditemui usai melantik Penjabat Bupati Bone, Kamis (19/4/2018).

Memang dalam aturan kata Soni, seorang wali kota mesti mendapat izin Mendagri apabila ingin melakukan mutasi. Tapi itu berlaku, dalam proses mutasi jabatan struktural dan fungsional tertentu.

"Yang terjadi di Palopo, tidak termasuk kategori ini. Karena yang dimutasi kepala sekolah, guru, Plt (pelaksana tugas). Plt itu jabatan sementara," tambahnya.

Pernyataan Soni ini sudah disampaikan dalam surat Kemendagri yang diteken Dirjen Otoda, pada 18 April 2018. Surat itu ditujukan kepada Penjabat Gubernur Sulsel untuk disampaikan kepada Panwaslu Palopo.

loading...

"Dalam hal terjadi kekosongan pejabat di lingkungan Pemkot Palopo yang disebabkan karena terdapat pegawai yang pensiun, mengundurkan diri dan alasan lain, maka penunjukan Pelaksana Tugas (plt) tidak harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian penunjukan plt oleh wali kota palopo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," bunyi poin ketiga dalam surat itu.

Penjelasan ini menjawab surat Panwaslu Palopo yang dilayangkan pada tanggal 28 Maret 2018. Ironisnya, Panwaslu Palopo sudah memutuskan Judas Amir melanggar berdasarkan hasil pleno tertanggal 17 April 2018. 

Dalam putusannya, Panwaslu Palopo menilai Judas Amir melanggar pasal 71 ayat 2 UU No.10 Tahun 2016. Dugaan pelanggaran ini terkait mutasi yang dilakukan Judas enam bulan sebelum penetapan pasangan calon di Pilkada.

Loading...
Loading...