Jumat, 20 April 2018 17:20 WITA

Batal Gelar Rapat Pleno di Makassar, KPU Palopo Cueki Rekomendasi Panwaslu

Penulis: Sutrisno Zulkifli
Editor: Abu Asyraf
Batal Gelar Rapat Pleno di Makassar, KPU Palopo Cueki Rekomendasi Panwaslu
Ketua KPU Palopo, Haedar Jidar

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - KPU Palopo tampaknya mengabaikan rekomendasi Panwaslu Palopo terkait pelanggaran yang diduga dilakukan Judas Amir. Rapat pleno yang diagendakan hari ini, Jumat (20/4/2018), dibatalkan.

Ketua KPU Palopo, Haedar Jidar sempat menyurati anggotanya untuk hadir rapat pleno di kantor KPU Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar. "Tapi diundur," kata Haedar saat dikonfirmasi Rakyatku.com.

Dia menjelaskan, saat ini pihaknya fokus jelang rapat pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Serentak Sulsel 2018. Rapat pleno penetapan DPT dijadwalkan malam ini.

"Jadi sampai saat ini belum ada keputusan terkait hasil dari keputusan Panwaslu. Kita masih bicarakan di tataran komisioner," jelas dia.

Kapan rapat pleno terkait rekomendasi Panwaslu? Haedar belum dapat memastikannya. Padahal, sesuai ketentuan, rekomendasi Panwaslu harus dijalankan KPU paling telat tiga hari setelah rekomendasi itu diterima.

Sebelumnya, beredar surat undangan rapat pleno. Surat yang diteken Ketua KPU Palopo Haedar Jidar itu ditujukan kepada seluruh komisioner KPU Palopo. Rapat itu sempat diagendakan pukul 10.00 Wita.

loading...

Komisioner KPU Sulsel, Khaerul Mannan saat dikonfirmasi, tidak mengetahui jadwal rapat tersebut. Ia pun menegaskan, tidak ada pertemuan antara KPU Palopo dengan KPU Sulsel.

"Saya tadi sampai siang di kantor tetapi tidak rapat terkait itu. Tidak ada juga agenda soal rapat itu," jelas dia.

KPU Palopo sempat berada di bawah tekanan akibat rekomendasi Panwaslu tersebut. Betapa tidak, satu dari dua calon wali kota Palopo, yakni Judas Amir harus didiskualifikasi. Panwaslu menganggap Judas melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Belakangan, Dirjen Otoda Soni Sumarsono membuat surat "sakti". Soni yang juga penjabat gubernur Sulsel itu menyatakan, pengisian jabatan lowong yang dilakukan Judas Amir tidak termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat 2 tersebut.

Loading...
Loading...