Jumat, 20 April 2018 22:46 WITA

DPP NasDem Warning KPU Palopo

Penulis: Fathul Khair
Editor: Adil Patawai Anar
DPP NasDem Warning KPU Palopo
Sekjen KSN DPP Nasdem, Nasrullah (kanan) dan Sekretaris DPW Nasdem Sulsel, Syaharuddin Alrif.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - DPP NasDem mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, untuk cermat memahami pasal dalam aturan yang dikenakan kepada calon petahana Kota Palopo, Judas Amir.

Sekjen Komisi Saksi Nasdem (KSN) DPP Nasdem, Nasrullah mengatakan, mesti dicermati dasar dari ancaman diskualifikasi yang belakangan ini dikabarkan akan diberikan kepada pasangan Judas Amir-Rahmat Masri Bandaso (Juara). 

Diketahui, dari hasil pemeriksaan Panwaslu Kota Palopo, Judas Amir terbukti melanggar pasal 71 ayat 2. Bunyinya "Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri." 

Untuk sanksi diskualifikasi, ada pada pasal selanjutnya. Tertuang pada Pasal 71 ayat 5 sebagai berikut.

"Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota."

Nasrullah menegaskan, dalam pasal 71 ayat 5 jelas, sanksi ini baru dapat dikeluarkan, bila pasangan calon ikut melanggar pasal 71 ayat 3. Berbunyi, "Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih".

"Pada pasal 71 ayat 5 itu, yang digembar-gemborkan itu, terdapat frasa kata pada kalimat, bahwa proses pembatalan calon jika melanggar pada ayat 2 dan ayat 3. Sementara tidak ada satupun di dalam rekomendasi Panwas Palopo itu, bahwa ada pelanggaran juga di ayat 3. Pelanggarannya hanya di ayat 2," kata Nasrullah kepada Rakyatku.com, Jumat (20/4/2018).

"Jadi tentang diskualifikasi itu, jika merujuk pada pasal ayat 7, tentu tidak bisa dilakukan diskualifikasi, karena rujukannya ayat 2 dan 3. Pasal ini menerangkan sisi komulatif, bukan alternatif. Tidak ada kata 'dan atau', atau kata 'atau'," tambah mantan komisioner Bawaslu RI ini.

loading...

Makanya ditegaskan Nasrullah, sanksi diskualifikasi tidak mudah dikeluarkan. Harus memenuhi ketentuan pasal 71 ayat 5. Sehingga lagi-lagi ditegaskan Nasrullah, KPU Palopo harus benar-benar cermat dan teliti dalam memahami aturan tersebut sebelum mengeluarkan putusan.

"Oleh sebab itu, jangan sampai ia keliru dalam mengambil keputusan. Ini warning, supaya betul-betul jangan nafsu yang terlampau berlebihan," ujarnya.

Dijelaskan Nasrullah, bila KPU Palopo keliru dalam mengeluarkan putusan, bisa berujung pada pidana. Sanksi pidana ini, tertuang dalam pasal 180 undang-undang nomor 1 tahun 2015.

"Jadi tidak boleh semena-mena menghilangkan hak seseorang, menjadi calon dalam bentuk mendiskualifikasi," tegasnya.

Sanksi pidananya kemudian dijelaskan Nasrullah dalam aturan itu, bila dengan sengaja melawan hukum. Yakni diancam pidana paling singkat 36 bulan, dan paling lama 72 bulan. Serta denda paling sedikit 36 juta, dan paling banyak 72 juta.

"Semua pihak tolong bisa memahami prinsip-prinsip kerja ketaatan aturan, dan ketaatan asas semua pihak. Apa pun yang diputuskan oleh KPU Palopo, semua pihak harus bisa memahami itu, sepanjang ia mengikuti ketentuan aturan yang ada," pungkasnya.

Loading...
Loading...