Kamis, 26 April 2018 23:00 WITA

Lima Komisioner KPU Palopo Dilapor ke DKPP

Penulis: Rizal
Editor: Nur Hidayat Said
Lima Komisioner KPU Palopo Dilapor ke DKPP

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis sore (26/4/2018). 

Lima komisioner KPU Palopo itu adalah Haedar Djidar, Syamsul Alam, Faisal, Faisal Mustafa, dan Muhammad Amran Anas. Mereka dilaporkan karena tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palopo terjaut diskualifikasi calon Wali Kota Palopo, HM Judas Amir.

Kelima komisioner KPU Palopo tersebut dilaporkan oleh warga Kota Palopo, Hamzah, melalui dua kuasa hukumnya, masing-masing Harla Ratda dan Lukman S Wahid.

Laporan tersebut dimasukkan sekitar pukul 16.00 Wita di Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel untuk selanjutnya diteruskan ke DKPP.

"Kami menganggap para anggota KPU Palopo telah melanggar undang-undang. Para komisioner KPU Palopo kita lapor ke DKPP karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 10 huruf b. Aturan undang-undang menyebut tak ada ruang bagi KPU untuk mengkaji, menganalisis, ataupun menolak rekomendasi Panwaslu," ungkap Harla Ratda, saat dikonfirmasi, Kamis malam (26/4/2018).

loading...

Berdasarkan data laporan yang diterima Rakyatku.com, para komisioner KPU Palopo diduga melanggar dua UU sekaligus, yaitu UU Nomor 10 tahun 2016 pada pasal 10 huruf b yang berbunyi "KPU dalam penyelenggaraan wajib melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan", serta UU Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 14 huruf j yang berbunyi "KPU berkewajiban melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu".

Diberitakan sebelumnya, KPU Palopo tidak melaksanakan surat rekomendasi Panwaslu Palopo bernomor 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 yang berkaitan tentang status hasil laporan terhadap dugaan pelanggaran HM Judas Amir sebagai petahana calon Wali Kota Palopo.

KPU Palopo dalam rapat plenonya yang digelar di Kantor KPU Sulsel, Selasa (23/4/2018) lalu, menolak rekomendasi Panwaslu tersebut karena tidak cukup alasan atau bukti jika HM Judas Amir melanggar pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Loading...
Loading...