Jumat, 27 April 2018 14:08 WITA

Sebelum Dilapor ke DKPP, KPU Palopo Sudah Siapkan Mental 

Penulis: Fathul Khair
Editor: Abu Asyraf
Sebelum Dilapor ke DKPP, KPU Palopo Sudah Siapkan Mental 
Ketua KPU Palopo Haedar Djidar

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo mengaku siap menghadapi apapun proses yang akan dijalani, pasca dilaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis kemarin (26/4/2018). 

Lima komisioner KPU Palopo dilaporkan karena tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palopo, terkait pembatalan calon wali kota Palopo, HM Judas Amir.

"Pada dasarnya kita siap saja hadapi terkait laporan itu. Apa pun prosesnya kita akan ikuti," kata Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar kepada Rakyatku.com, Jumat (27/4/2018).

Namun demikian, hingga saat ini, KPU Palopo belum juga menerima pemberitahuan resmi, terkait adanya laporan tersebut ke DKPP. KPU Palopo masih menunggu salinan laporan tersebut secara resmi.

Tetapi, KPU Palopo dikatakan Haedar segera akan mengumpulkan bukti terkait tidak dilakukannya pembatalan paslon Judas Amir-Rahmat Masri Bandaso (Juara). Juga akan dilakukan konsolidasi di internal KPU Palopo, terkait langkah yang akan ditempuh.

Dia menjelaskan, pada dasarnya, rekomendasi Panwaslu itu, sudah dieksekusi kata Haedar. Bentuk eksekusinya, dengan menjadikan pertimbangan surat dari Dirjen Otoda Kemendagri, surat PJ Gubernur Sulsel kepada wali kota Palopo, dan Ketua Panwaslu Kota Palopo.

Loading...

"Sesungguhnya kita sudah eksekusi itu, itu semua menjadi bahan pertimbangan kita. Jadi rekomendasi teman-teman Panwas, kita eksekusi dengan alasan kami tidak melakukan pembatalan pencalonan (Juara), karena kami belum punya alasan kuat untuk melakukan itu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kelima komisioner KPU Palopo tersebut dilaporkan oleh warga Kota Palopo, Hamzah, melalui dua kuasa hukumnya, masing-masing Harla Ratda dan Lukman S Wahid.

Laporan tersebut dimasukkan sekitar pukul 16.00 Wita di Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel untuk selanjutnya diteruskan ke DKPP.

"Kami menganggap para anggota KPU Palopo telah melanggar undang-undang. Para komisioner KPU Palopo kita lapor ke DKPP karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 10 huruf b. Aturan undang-undang menyebut tak ada ruang bagi KPU untuk mengkaji, menganalisis, ataupun menolak rekomendasi Panwaslu," ungkap Harla Ratda, saat dikonfirmasi, Kamis malam (26/4/2018).

Loading...
Loading...