Kamis, 03 Mei 2018 16:45 WITA

Eksepsi KPU Palopo Dikabulkan Jadi Penyebab Gugatan Hamsah Kandas di PT TUN

Penulis: Fathul Khair - Rizal
Editor: Mulyadi Abdillah
Eksepsi KPU Palopo Dikabulkan Jadi Penyebab Gugatan Hamsah Kandas di PT TUN
Suasana sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar, Kamis (3/5/2018).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Kota Makassar menolak gugatan yang diajukan salah satu warga Kota Palopo, Hamsah pasca KPU Kota Palopo menolak rekomendasi Panwaslu. Putusan PT TUN ini, dibacakan di ruang sidang PT TUN Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Kamis (3/5/2018).

Hadir dalam sidang itu, Lukman S Wahid selaku kuasa hukum penggugat, Ketua KPU Palopo Haedar Djidar dan kuasa hukum. Sidang ini dipimpin Hakim Ketua Arifin Marpaung, dan Gatot Supriyanto dan Ilham Lubis selaku Hakim Anggota.

"Menerima eksepsi tergugat dalam pokok perkara, dan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Mewajibkan penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp357 ribu rupiah," kata Arifin membacakan putusannya.

"Pemeriksaan perkara sudah selesai. Dan jika ternyata pihak yang bersangkutan tidak sependapat dengan keputusan pengadilan, dipersilakan menempuh upaya hukum sesuai undang-undang," tambah Hakim Ketua.

PT TUN memutus perkara ini, setelah KPU Palopo membacakan eksepsi pada sidang kedua yang digelar pagi tadi. Ada empat poin eksepsi yang dibacakan.

Pengacara KPU Palopo, Farid Wajdi menjelaskan soal eksepsi yang disampaikan.

"Soal legal standing. Dalam gugatan penggugat, dasar gugatan objek sengketa penetapan KPU tentang penetapan paslon. Syarat mengajukan gugatan ke PT TUN, bahwa harus ada upaya admnistratif," jelasnya.

"Nah sampai dengan diajukannya gugatan ini, tidak ada upaya administratif yang ditempuh oleh penggugat berkaitan keputusan KPU tentang penetapan paslon," tambahnya.

Kedua, dalam dalil penggugat, penggugat mengaku sudah mengajukan upaya administratif. Buktinya ada Hamsah melakukan keberatan ke Panwaslu. Tapi dalam fakta persidangan diakui penggugat, bahwa Hamsah itu bukan tim paslon yang didaftarkan di KPU Palopo.

"Artinya harus dipandang berdasarkan hukum acara bahwa Hamsah subjek hukum yang berbeda. Tidak relevan Hamsah dijadikan dalil oleh penggugat.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Palopo, Haedar Djidar menjelaskan, putusan PT TUN tadi, menjadi bukti bahwa keputusan yang diambil KPU Palopo selama ini sudah tepat.

"Hasil keputusan tadi, sudah menunjukkan keputusan hukum. Jadi kita berharap, bahwa keputusan ini menjadi keputusan yang bisa diterima semua pihak. Karena ini bukan statement politik, tapi jadi keputusan hukum," jelasnya.